Jakarta, - Beredarnya isu penertiban fasum di Kalideres Permai, Jakarta Barat menuai polemik berkepanjangan. Khususnya yang terdampak adalah Koperasi Sejahtera Makmur Bersama (SMB), dimana pihak SMB yang telah mendirikan Workshop Kerajinan Tangan diatas tanah aset daerah itu, mengatakan terancam dengan isu penertiban fasum di wilayah tersebut.

Terkait isu yang disampaikan langsung oleh pihak SMB yang enggan disebutkan namanya, mengungkap bahwa penertiban fasum di kawasan Kalideres Permai bukanlah rahasia umum. Namun dirinya merasa aneh, kenapa harus mengatas namakan warga. Menurut pengakuannya selama workshop nya berdiri, sebelumnya baik-baik saja di masa kepengurusan RW yang lama.

Sambungnya, pada sekitar akhir bulan Februari 2025, beberapa hari setelah pergantian RW, Ketua RW yang baru beserta beberapa petugas setempat mendatangi workshop nya itu. Namun, dirinya bertanya-tanya kenapa yang didatangi hanya Workshop saja.

"Padahal banyak juga yang memanfaatkan aset daerah, tapi kenapa hanya workshop kita yang dikunjungi, bahkan dengan waktu yang bersamaan mereka tidak mendatangi tempat yang lain. Inikan bisa memberikan kecurigaan tetangga terhadap kita" ujar pihak Koperasi SMB kepada awak media, Selasa (15/07/2025).

Lebih lanjut, pihak SMB menjelaskan telah menjalankan prosedur yang berlaku untuk memanfaatkan aset daerah yang sebelumnya tidak berfungsi, bahkan menurutnya diketahui RT dan RW yang lama. Selain itu, pihaknya pun sedang menjalankan proses izin penggunaan lahan ke pihak yang berwenang, yakni Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Jakarta Barat.

"Dari awal berdirinya workshop ini dari tahun 2023, kita mengikuti prosedur yang berlaku. Diketahui juga oleh RT dan RW yang lama, kita juga patuh kepada pihak yang berwenang dengan menjalankan proses izin penggunaan lahan ke BPAD. Sebelumnya itu lahan tidak berfungsi, makanya kita manfaatkan untuk menjalankan kegiatan pengrajin dengan harapan kedepan SMB bisa membantu program pemerintah sebagai penggerak ekonomi kreatif, sehingga mengurangi angka pengangguran" jelasnya.

Dugaan adanya permintaan yang mengatasnamakan warga untuk penertiban fasum di wilayah Kalideres Permai membuatnya merasa terganggu dan tidak nyaman. Pengakuannya, hal tersebut dirasakan sejak di masa Ketua RW yang baru.

"Saat ini aktifitas workshop tidak berfungsi seperti biasanya, karena kita juga sedang fokus urus izin penggunaan lahan aset daerah ke BPAD. Ditambah dengan kejadian ini, kita merasa terganggu untuk berkarya" katanya.

Sebagai informasi tambahan, polemik ini menjadi lebih kompleks karena ada investasi yang signifikan yang telah dilakukan oleh SMB, serta diduga adanya kesenjangan sosial yang dirasakannya.

Untuk diketahui, bahwa proses penertiban di atas tanah aset daerah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Selanjutnya, awak media akan menelusuri isu dan polemik yang terjadi di Kalideres Permai. Karena dalam situasi seperti ini, penting untuk melakukan komunikasi yang efektif dan transparan antara semua pihak yang terlibat. (Red)